Kaidah Tadakhul Ibadah dan Perubahan Niat dalam Ibadah

Disarikan dari Dirasah Ushul Fiqih

bersama Syaikh Fahd Al Ammari

(Qadhi Al Mamlakah Al Ula, Makkah Al Mukarramah)

 

Beberapa Jenis Tadakhul Ibadah

Tadakhul dalam permasalahan hadats

  1. Hadats kecil masuk ke dalam hadats besar
  2. Para ulama berbeda pendapat apakah disyaratkan dua niat atau tidak dalam masalah ini.
  3. Yang wajib masuk ke dalam yang wajib
  4. Yang sunnah masuk ke dalam yang wajib

Tadakhul dalam shalat

  1. Tidak ada tadakhul dalam beberapa shalat fardhu
  2. Tidak ada tadakhul dalam shalat sunnah muqayyadah
  3. Sahnya tadakhul antara shalat fardhu dengan shalat sunnah muthlaqah
  4. Sahnya tadakhul antara shalat sunnah muqayyadah dengan shalat sunnah muthlaqah

Tadakhul dalam shiyam

  1. Tidak ada tadakhul dalam beberapa shaum yang wajib
  2. Terjadi perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya tadakhul antara yang wajib dan sunnah
  3. Terdapat rincian tentang tadakhul antara beberapa shaum sunnah

 

Kaidah Perubahan Niat dalam Ibadah

  1. Perubahan niat dari ibadah muthlaqah ke ibadah muqayyadah : tidak sah
  2. Perubahan niat dari ibadah muqayyadah ke ibadah muthlaqah : sah
  3. Perubahan niat dari ibadah muqayyadah ke ibadah muqayyadah : tidak sah
  4. Perubahan niat dari ibadah muthlaqah ke ibadah muthlaqah : sah

 

Rd. Laili Al Fadhli

Disampaikan dalam kajian umum Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) Bandung, Sabtu 29 September 2012

Advertisements

Hukum Memagari Kuburan dengan Tembok Menurut Nahdlatul Ulama (NU)

Tanya:

Bagaimana hukumnya membangun kuburan dan mengelilinginya (memagarinya) dengan tembok pada tanah milik sendiri?

Jawab:

Membangun kuburan dan memagari dengan tembok di tanah kuburan milik sendiri dengan tidak ada suatu kepentingan, hukumnya makruh.

Keterangan:

Dalam kitab Fathul Mu’in dijelaskan:

)وكره بناء له) أي للقبر، (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة، كخوف نبش، أو حفر سبع أو هدم سيل.

Makruh hukumnya membangun suatu bagunan di atas kuburan, karena adanya hadits shahih yang melarangnya, bila hal tersebut dilakukan tanpa keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar binatang buas, atau diterjang banjir.

ومحل كراهة البناء، إذا كان بملكه، فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر، أو نحو قبة عليه بمسبلة، وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها، عرف أصلها ومسبلها أم لا، أو موقوفة، حرم، وهدم وجوبا، لانه يتأبد بعد انمحاق الميت

Dan kemakruhan tersebut bila kuburan itu berada di tanah miliknya sendiri. Sedangkan membangun kuburan tanpa ada suatu keperluan sebagaimana yang telah dijelaskan, atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di pemakaman umum, atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan wajib dihancurkan, karena bangunan tersebut akan mash ada setelah jenazahnya hancur (mengabadikan jenazah setelah kehancurannya).

و قال البجيرمي : واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين و غيرهم

Dan berkata Imam Al Bujayrimiy: “Sebagian ulama mengecualikan keberadaan bangunan kuburan pada kuburan para Nabi, Syuhada, dan orang-orang shalih, dan semisalnya.”

Sumber :

Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) (1926-2010) nomor 14, halaman14-15. Diterbitkan oleh : LTN PBNU dan “Khalista” Surabaya

Terjemah Kitab “Safinatun Naja” (bag. 3 – akhir)

Kitab Safinah

(BAB IV)
“Jenazah”

(Fasal Satu)
pertama: Kewajiban muslim terhadap saudaranya yang meninggal dunia ada empat perkara, yaitu:
1. Memandikan.
2. Mengkafani.
3. Menshalatkan (shalat jenazah).
4. Memakamkan .

(Fasal Kedua)
Cara memandikan seorang muslim yang meninggal dunia:
Minimal (paling sedikit): membasahi seluruh badannya dengan air dan bisa disempurnakan dengan membasuh qubul dan duburnya, membersihkan hidungnya dari kotoran, mewudhukannya, memandikannya sambil diurut/digosok dengan air daun sidr dan menyiramnya tiga (3) kali.

(Fasal Ketiga)
Cara mengkafan:
Minimal: dengan sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Adapun cara yang sempurna bagi laki-laki: menutup seluruh badannya dengan tiga helai kain, sedangkan untuk wanita yaitu dengan baju, khimar (penutup kepala), sarung dan 2 helai kain.

(Fasal Keempat)
Rukun shalat jenazah ada tujuh (7), yaitu:
1. Niat.
2. Empat kali takbir.
3. Berdiri bagi orang yang mampu.
4. Membaca Surat Al-Fatihah.
5. Membaca shalawat atas Nabi Shallallahu ‘alayhi wa sallam sesudah takbir yang kedua.
6. Do’a untuk si mayat sesudah takbir yang ketiga.
7. Salam.

(Fasal Kelima)
Sekurang-kurang menanam (mengubur) mayat adalah dalam lubang yang menutup bau mayat dan menjaganya dari binatang buas. Yang lebih sempurna adalah setinggi orang dan luasnya, serta diletakkan pipinya di atas tanah. Dan wajib menghadapkannya ke arah qiblat.

(Fasal Keenam)
Mayat boleh digali kembali, karena ada salah satu dari empat perkara, yaitu:
1. Untuk dimandikan apabila belum berubah bentuk.
2. Untuk menghadapkannya ke arah qiblat.
3. Untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayat.
4. Wanita yang janinnya tertanam bersamanya dan ada kemungkinan janin tersebut masih hidup.

(Fasal Ketujuh)
Hukum isti’anah (minta bantuan orang lain dalam bersuci) ada empat (4) perkara, yaitu:
1. Boleh.
2. Khilaf Aula.
3. Makruh
4. Wajib.
Boleh (mubah) meminta untuk mendekatkan air.
Khilaf aula meminta menuangkan air atas orang yang berwudlu.
Makruh meminta menuangkan air bagi orang yang membasuh anggota-anggota (wudhu) nya.
Wajib meminta menuangkan air bagi orang yang sakit ketika ia lemah (tidak mampu untuk melakukannya sendiri).

(BAB V)
“Zakat”

(Fasal Satu)
Harta yang wajib di keluarkan zakatnya ada enam macam, yaitu:
1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Biji-bijian (yang menjadi makanan pokok).
4. Harta perniagaan. Zakatnya yang wajib di keluarkan adalah 4/10 dari harta tersebut.
5. Harta yang tertkubur.
6. Hasil tambang.

(BAB VI)
“Puasa”

(Fasal Satu)
Puasa Ramadhan diwajibkan dengan salah satu ketentuan-ketentuan berikut ini:
1. Dengan mencukupkan bulan sya’ban 30 hari.
2. Dengan melihat bulan, bagi yang melihatnya sendiri.
3. Dengan melihat bulan yang disaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim.
4. Dengan Kabar dari seseorang yang adil riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau tidak dipercaya akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya.
5. Dengan beijtihad masuknya bulan Ramadhan bagi orang yang meragukan dengan hal tersebut.

(Fasal Kedua)
Syarat sah puasa ramadhan ada empat (4) perkara, yaitu:
1. Islam.
2. Berakal.
3. Suci dari seumpama darah haidh.
4. Dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa.

(Fasal Ketiga)
Syarat wajib puasa ramadhan ada lima perkara, yaitu:
1. Islam.
2. Taklif (dibebankan untuk berpuasa).
3. Kuat berpuasa.
4. Sehat.
5. Iqamah (tidak bepergian).

(Fasal Keempat)
Rukun puasa ramadhan ada tiga perkara, yaitu:
1. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadhan.
2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, bisa memilih (tidak ada paksaan) dan tidak bodoh yang ma’zur (dima’afkan).
3. Orang yang berpuasa.

(Fasal Kelima)
Diwajibkan: mengqhadha puasa, kafarat besar dan teguran terhadap orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan satu hari penuh dengan sebab menjima’ lagi berdosa sebabnya .
Dan wajib serta qhadha: menahan makan dan minum ketika batal puasanya pada enam tempat:
1. Dalam bulan Ramadhan bukan selainnya, terhadap orang yang sengaja membatalkannya.
2. Terhadap orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang Fardhu.
3. Terhadap orang yang bersahur karena menyangka masih malam, kemudian diketahui bahwa Fajar telah terbit.
4. Terhadap orang yang berbuka karena menduga Matahari sudah tenggelam, kemudian diketahui bahwa Matahari belum tenggelam.
5. Terhadap orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir Sya’ban tanggal tigapuluh, kemudian diketahui bahwa awal Ramadhan telah tiba.
6. Terhadap orang yang terlanjur meminum air dari kumur-kumur atau dari air yang dimasukkan ke hidung.

(Fasal Keenam)
Batal puasa seseorang dengan beberapa macam, yaitu:
– Sebab-sebab murtad.
– Haidh.
– Nifas.
– Melahirkan.
– Gila sekalipun sebentar.
– Pingsan dan mabuk yang sengaja jika terjadi yang tersebut di siang hari pada umumnya.

(Fasal Ketujuh)
Membatalkan puasa di siang Ramadhan terbagi empat macam, yaitu:
1. Diwajibkan, sebagaimana terhadap wanita yang haid atau nifas.
2. Diharuskan, sebagaimana orang yang berlayar dan orang yang sakit.
3. Tidak diwajibkan, tidak diharuskan, sebagaimana orang yang gila.
4. Diharamkan (ditegah), sebagaimana orang yang menunda qhadha Ramadhan, padahal mungkin dikerjakan sampai waktu qhadha tersebut tidak mencukupi.

Kemudian terbagi orang-orang yang telah batal puasanya kepada empat bagian, yaitu:
1. Orang yang diwajibkan qhadha dan fidyah, seperti perempuan yang membatalkan puasanya karena takut terhadap orang lain saperti bayinya. Dan seperti orang yang menunda qhadha puasanya sampai tiba Ramadhan berikutnya.
2. Orang yang diwajibkan mengqhadha tanpa membayar fidyah, seperti orang yang pingsan.
3. Orang yang diwajibkan terhadapnya fidyah tanpa mengqhadha, seperti orang yang sangat tua yang tidak kuasa.
4. Orang yang tidak diwajibkan mengqhadha dan membayar fidyah, seperti orang gila yang tidak disengaja.

(Fasal Kedelapan)
Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa sesudah sampai ke rongga mulut ada tujuh macam, yaitu:
1. Ketika kemasukan sesuatu seperti makanan ke rongga mulut denga lupa
2. Atau tidak tahu hukumnya .
3. Atau dipaksa orang lain.
4. Ketika kemasukan sesuatu ke dalam rongga mulut, sebab air liur yang mengalir diantara gigi-giginya, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya.
5. Ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut.
6. Ketika kemasukan sesuatu dari ayakan tepung ke dalam rongga mulut.
7. Ketika kemasukan lalat yang sedang terbang ke dalam rongga mulut.

Tamat… 

Wallahu a’lam walhamdulillah…

Madzhab Fiqih : Kedudukan dan Cara Menyikapinya

Kitab Fiqih Empat Madzhab

Pengertian

Madzhab — “dzahaba” = pergi, berlalu. Kata madzhab merupakan “isim makan” yaitu sebuah kata yang menunjukkan tempat kata dasarnya. Maka, dari sisi bahasa, madzhab berarti tempat pergi atau tempat berlalu. Mungkin juga kita artikan “titik tolak” dalam istilah yang lain.

Selain bermakna pergi dan berlalu, dzahaba juga bermakna “pendapat”. Maka dari sisi istilah, madzhab diartikan sebagai cara atau metode seseorang atau kelompok, baik dalam masalah keyakinan, perilaku, hukum, dan lain sebagainya.

Fiqih —alimaya’lamu dan fahimayafhamu = mengetahui, mengerti.

Dari sisi istilah, fiqih bermakna “Hukum-hukum praktis dalam syari’at yang diambil dari dalil-dalil terperinci.”

Madzhab Fiqih — Metode yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menentukan sejumlah hukum-hukum praktis dalam syari’at.

Fase Perkembangan Ilmu Fiqih

  1. Fase Penetapan Syari’at (Marhalah Tasyri’) 0-41 H
  2. Fase Peletakkan Dasar-Dasar Fiqih (Marhalah Ta’sis Lil Fiqhi) 41-132 H
  3. Masa Kecemerlangan Fiqih (Marhalatu Izdiharil Fiqhi) 132-350
    1. Lahirnya para mujtahid, termasuk Al A’immah Al Arba’ah
    2. Perhatian yang besar dari Kekhilafahan
    3. Maraknya pembukuan dari berbagai macam disiplin ilmu
    4. Banyaknya munazarat (adu argumentasi)
    5. Fase Kejumudan dan Fanatisme Madzhab (Marhalatul Jumud wat Ta’ashshub) 350-…

Sejarah Munculnya Madzhab Fiqih

  1. Cara pandang sang Imam yang diikuti oleh murid-muridnya
  2. Munculnya sebuah komunitas yang memiliki sebuah kesamaan cara pandang
  3. Disusunnya kitab-kitab yang berisi cara pandang para ulama di kalangan internal mereka
  4. Terbentuknya madzhab-madzhab fiqih, dan yang terkenal ada 5 : Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah.

Sikap yang Proporsional Terkait dengan Beberapa Hal

Taqlid

  • Haram bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk meneliti dalil
  • Haram bagi orang awam yang fanatik terhadap madzhabnya padahal telah datang kepadanya dalil yang lebih kuat
  • Bagi orang-orang awam yang belum memiliki kemampuan meneliti dalil, maka diperbolehkan baginya mengikuti pendapat salah satu mujtahid walaupun tidak mengetahui dalilnya

Hukum Bermadzhab

  • Boleh, dengan syarat tidak fanatik dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya bila diketahui pendapat madzhab yang dia anut memiliki landasan yang lebih lemah

Sikap terhadap Para Imam dan Para Ulama

  • Menghormati mereka dan mengakui kapasitas keilmuan mereka
  • Menempatkan mereka secara proporsional karena tidak ada yang ma’shum selain para Nabi dan Rasul
  • Kekeliruan para mujtahid dalam sebuah pendapat ketika menentukan hukum tidak identik dengan dosa
  • Bila tidak setuju dengan pendapat ulama lain, hendaknya didukung oleh dalil yang kuat, bukan sekedar sentimen pribadi atau kelompok
  • Ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat juga bukan berarti menjelek-jelekan pendapat yang bertentangan tersebut, apalagi sampai menghina dan merendahkan para imam
  • Tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan para ulama
  • Perlu dipertegas kriteria seseorang disebut sebagai ulama, agar masyarakat awam mengetahui kepada siapa mereka merujuk

Sikap terhadap Khilafiyah

  • Di antara berlebihan (ifrath) dan tafrith (meremehkan)
  • Ikhtilaf tanawwu’ tidak bisa dihindari — toleransi
  • Ikhtilaf tadhadh wajib dihindari — ketegasan dan iftiraq

Talfiq, yaitu mengumpulkan beberapa pendapat para imam

  • Dianjurkan mengambil pendapat yang lebih kuat di antara para imam
  • Haram bila dilakukan dalam rangka mencari pendapat yang paling mudah tanpa melihat sisi kuat-lemahnya dalil yang digunakan

 

Wallahu a’lam

Rd. Laili Al Fadhli

Materi Kajian Umum Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) Bandung, 28 Syawwal 1433 H

Disarikan dari Kitab Al Madzahibul Fiqhiyyah wal Mauqifush Shahih Minha

Menikah Tanpa Wali

Wedding in Iraq

Mukaddimah

Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan ‘jalan pintas’ dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orangtuanya atau merasa bahwa orangtuanya tidak akan merestuinya; maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang ‘yang diangkat’ nya sendiri sebagai walinya, seperti orangtua angkat, kenalannya dan sebagainya.

Ini tentunya sebuah masalah pelik yang perlu dicarikan akar permasalahan dan solusinya secara tuntas, sehingga tidak berlarut-larut dan menjadi suatu trendi sehingga norma-norma agama diabaikan sedikit demi sedikit bahkan dilabrak.

Tidak luput pula dalam hal ini, tayangan-tayangan di berbagai media televisi yang seakan mengamini tindakan tersebut dan dengan tanpa kritikan dan sorotan menyuguhkan adegan-adegan seperti itu di hadapan jutaan pemirsa yang notabenenya adalah kaum Muslimin.

Hal ini menunjukkan betapa umat membutuhkan pembelajaran yang konfrehensif dan serius mengenai wawasan tentang pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya mengingat tidak sedikit tradisi di sebagian daerah (untuk tidak mengatakan seluruhnya) yang bertolak belakang dengan ajaran agama dan mentolerir pernikahan tanpa wali tersebut bilamana dalam kondisi tertentu seperti tradisi ‘kawin lari’. Dengan melakukan tindakan ini dengan cara misalnya, menyelipkan sejumlah uang di bawah tempat tidur si wanita, seakan kedua mempelai yang telah melakukan hubungan tidak shah tersebut -karena tanpa wali yang shah- menganggap sudah tidak ada masalah lagi dengan pernikahannya sekembalinya dari melakukan pernikahan ala tersebut.

Sebagai dimaklumi, bahwa tradisi tidak dianggap berlaku bilamana bertabrakan dengan syari’at Islam.

Mengingat demikian urgen dan maraknya masalah ini, sekalipun sudah menjadi polemik di kalangan ulama fiqih terdahulu, maka kami memandang perlu mengangkatnya lagi dalam koridor kajian hadits, semoga saja bermanfa’at bagi kita semua dan yang telah terlanjur melakukannya menjadi tersadar, untuk selanjutnya kembali ke jalan yang benar.

Naskah Hadits

1. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لاَ نِكَاحَ إِلاّ بِوَلِيٍّ .”

Dari Abu Burdah, dari Abu Musa dari ayahnya –radliyallâhu ‘anhuma-, dia berkata, Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Tidak (shah) pernikahan kecuali dengan wali.”

2. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن مَرْفُوْعًا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Dari ‘Imran bin al-Hushain secara marfu’ : “Tidak (shah) pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.”

3. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اْلمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَِّ لَهُ. ”

Dan dari ‘Aisyah radliyallâhu ‘anha, dia berkata, Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batil; jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yang mewakilinya-red.,) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Takhrij Hadits Secara Global

Hadits pertama dari kajian ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat Imam hadits, pengarang kitab-kitab as-Sunan (an-Nasaiy, at-Turmudziy, Abu Daud dan Ibn Majah). Hadits tersebut dinilai shahîh oleh Ibn al-Madiniy dan at-Turmudziy serta Ibn Hibban yang menganggapnya memiliki ‘illat (cacat), yaitu al-Irsal (terputusnya mata rantai jalur transmisinya setelah seorang dari Tabi’in, seperti bila seorang Tab’iy berkata, “Rasulullah bersabda, demikian…”).

Hadits kedua dari kajian ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari al-Hasan dari ‘Imran bin al-Hushain secara marfu’ (sampai kepada Rasulullah).
Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, kualitas hadits ini adalah Shahîh dan dikeluarkan oleh Abu Daud, at-Turmudziy, ath-Thahawiy, Ibn Hibban, ad-Daruquthniy, al-Hâkim, al-Baihaqiy dan selain mereka. Hadits ini juga dinilai shahîh oleh Ibn al-Madiniy, Ahmad, Ibn Ma’in, at-Turmudziy, adz-Dzuhliy, Ibn Hibban dan al-Hâkim serta disetujui oleh Imam adz-Dzahabiy. Ibn al-Mulaqqin di dalam kitab al-Khulâshah berkata, “Sesungguhnya Imam al-Bukhariy telah menilainya shahîh dan juga dijadikan argumentasi oleh Ibn Hazm.” Al-Hâkim berkata, “Riwayat mengenainya telah shahih berasal dari ketiga isteri Nabi Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam; ‘Aisyah, Zainab dan Ummu Salamah.” Kemudian dia menyebutkan 30 orang shahabat yang semuanya meriwayatkannya.

Syaikh al-Albaniy berkata, “Tidak dapat disangkal lagi, hadits tersebut berkualitas Shahîh sebab hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa tersebut dinilai shahih oleh banyak ulama. Jika, digabungkan lagi dengan riwayat pendukung dari sisi matan (Tâbi’) dan sebagian riwayat pendukung dari sisi sanad (Syâhid) yang kualitasnya tidak lemah sekali, maka hati kita menjadi tenang untuk menerimanya.”

Sedangkan hadits yang ketiga dari kajian ini, kualitasnya adalah Hasan. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, asy-Syafi’iy, Abu Daud, at-Turmudziy, Ibn Majah, ad-Daruquthniy, al-Hâkim dan al-Baihaqiy serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhriy dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Rijâl (Para periwayat dalam mata rantai periwayatan) tersebut semuanya Tsiqât dan termasuk Rijâl Imam Muslim.

Hadits ini dinilai shahih oleh Ibn Ma’in, Abu ‘Awânah dan Ibn Hibban. Al-Hâkim berkata, “Hadits ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan asy-Syaikhân (al-Bukhariy dan Muslim), diperkuat oleh Ibn ‘Adiy dan dinilai Hasan oleh at-Turmudziy. Hadits ini juga dinilai Shahîh oleh Ibn al-Jawziy akan tetapi beliau menyatakan bahwa terdapat ‘illat, yaitu al-Irsâl akan tetapi Imam al-Baihaqiy menguatkannya dan membantah statement Ibn al-Jawziy tersebut. Maka berdasarkan hal ini, hadits ini kualitas isnadnya Hasan. Wallahu a’lam.”

Beberapa Pelajaran dari Hadits-Hadits Tersebut

  1. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan syarat shahnya sehingga tidak shah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali yang melaksanakan ‘aqad nikah. Ini adalah pendapat tiga Imam Madzhab; Malik, asy-Syaf’iy dan Ahmad serta jumhur ulama.
    Dalil pensyaratan tersebut adalah hadits diatas yang berbunyi (artinya), “Tidak (shah) pernikahan kecuali dengan wali.”
    Al-Munawiy berkata di dalam kitab Syarh al-Jâmi’ ash-Shaghîr, “Hadits tersebut hadits Mutawatir.” Hadits ini dikeluarkan oleh al-Hâkim dari 30 sumber. Sedangkan hadits ‘Aisyah diatas (no.3 dalam kajian ini) sangat jelas sekali menyatakan pernikahan itu batil tanpa adanya wali, dan bunyinya (artinya), “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya, maka pernikahannya batil (tiga kali).”
  2. ‘Aqad nikah merupakan sesuatu yang serius sehingga perlu mengetahui secara jelas apa manfa’at pernikahan tersebut dan mudlaratnya, perlu perlahan, pengamatan yang seksama dan musyawarah terlebih dahulu. Sementara wanita biasanya pendek pandangannya dan singkat cara berpikirnya alias jarang ada yang berpikir panjang sehingga dia memerlukan seorang wali yang memberikan pertimbangan akan ‘aqad tersebut dari aspek manfa’at dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, adanya wali termasuk salah satu syarat ‘aqad berdasarkan nash yang shahih dan juga pendapat Jumhur ulama.
  3. Seorang wali disyaratkan sudah mukallaf, berjenis kelamin laki-laki, mengetahui manfa’at pernikahan tersebut dan antara wali dan wanita yang di bawah perwaliannya tersebut seagama. Siapa saja yang tidak memiliki spesifikasi ini, maka dia bukanlah orang yang pantas untuk menjadi wali dalam suatu ‘aqad nikah.
  4. Wali adalah seorang laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si wanita; sehingga tidak boleh ada wali yang memiliki hubungan jauh menikahkannya selama wali yang lebih dekat masih ada. Orang yang paling dekat hubungannya tersebut adalah ayahnya, kemudian kakeknya dari pihak ayah ke atas, kemudian anaknya ke bawah, yang lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, kemudian saudara kandungnya, kemudian saudaranya se-ayah, demikian seterusnya berdasarkan runtut mereka di dalam penerimaan warisan. Disyaratkannya kedekatan dan lengkapnya persyaratan-persyaratan tersebut pada seorang wali demi merealisasikan kepentingan pernikahan itu sendiri dan menjauhi dampak negatif yang ditimbulkannya.
  5. Bila seorang wali yang memiliki hubungan jauh menikahkan seorang wanita padahal ada wali yang memiliki hubungan lebih dekat dengannya, maka hal ini diperselisihkan para ulama:
    Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan tersebut Mafsûkh (batal).
    Pendapat Kedua menyatakan bahwa pernikahan itu boleh.
    Pendapat Ketiga menyatakan bahwa terserah kepada wali yang memiliki hubungan lebih dekat tersebut apakah membolehkan (mengizinkan) atau menfasakh (membatalkan) nya.
    Sebab Timbulnya Perbedaan
    Sebab timbulnya perbedaan tersebut adalah:
    “Apakah tingkatan perwalian yang paling dekat dalam suatu pernikahan merupakan Hukum Syar’iy yang murni dan mutlak hak yang terkait dengan Allah sehingga pernikahan tidak dianggap terlaksana karenanya dan wajib difasakh (dibatalkan)”,
    Ataukah “ia merupakan Hukum Syar’iy namun juga termasuk hak yang dilimpahkan kepada wali sehingga pernikahan itu dianggap terlaksana bilamana mendapatkan persetujuan si wali tersebut; bila dia membolehkan (mengizinkan), maka boleh hukumnya dan bila dia tidak mengizinkan, maka pernikahan itu batal (fasakh).”
  6. Perbedaan Para Ulama
    Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa adanya seorang wali merupakan syarat shah suatu akad nikah. Dan ini adalah pendapat Jumhur Ulama, diantaranya Tiga Imam Madzhab.
    Sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa hal itu bukanlah merupakan syarat.
    Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat terakhir ini banyak sekali namun masih dalam koridor permasalahan khilafiyyah yang amat panjang.
    Diantara dalil mereka tersebut adalah mengqiyaskan (menganalogkan) nikah dengan jual beli. Dalam hal ini, sebagaimana seorang wanita berhak untuk memanfa’atkan dan menjual apa saja yang dia maui dari hartanya, demikian pula dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun para ulama mengatakan bahwa ini adalah Qiyâs Fâsid (Qiyas yang rusak alias tidak sesuai dengan ketentuan) karena tiga faktor:
    Pertama, karena ia merupakan Qiyas yang bertentangan dengan Nash sehingga menurut kaidah ushul, Qiyas seperti ini tidak boleh dan tidak berlaku.
    Kedua, Dalam Qiyas itu harus ada kesamaan antara dua hukum dari kedua hal yang diqiyaskan tersebut, sementara disini tidak ada. Dalam hal ini, nikah merupakan hal yang serius, perlu pandangan yang tajam dan kejelian terhadap konsekuensi-konsekuensinya, namun berbeda halnya dengan jual beli yang dilakukan dengan apa adanya, ringan dan kecil permasalahannya .
    Ketiga, bahwa akad terhadap sebagian suami bisa menjadi ‘aib dan cela bagi seluruh keluarga, bukan hanya terhadap isterinya semata. Jadi, para walinya ikut andil di dalam proses persemendaan (perbesanan), baik ataupun buruknya.

Dalam hal ini, Abu Hanifah membantah hadits ini dengan beragam jawaban:

Pertama, Terkadang beliau mengeritik sanad (jalur transmisi) hadits yang menurutnya terdapat cacat, yaitu adanya perkataan Imam az-Zuhriy kepada Sulaiman bin Musa, “Saya tidak mengenal hadits ini.”

Kedua, mereka mengatakan bahwa lafazh “Bâthil” di dalam teks hadits tersebut dapat dita’wil dan maksudnya adalah “Bishodadil Buthlân wa mashîruhu ilaihi.” (Maka pernikahannya akan menuju kebatilan dan berakibat seperti itu).

Ketiga, mereka berkata bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan wanita (Mar`ah) di dalam teks hadits tersebut adalah wanita yang gila atau masih kecil (di bawah umur)…

Dan bantahan-bantahan lainnya yang tidak kuat dan sangat jauh dimana para ulama juga menanggapinya satu per-satu.

Tanggapan Terhadap Bantahan Tersebut

Terhadap Bantahan Pertama, bahwa sebenarnya hadits tersebut memiliki banyak jalur yang berasal dari para Imam-Imam Besar Hadits dan periwayat, bukan seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah melalui perkataan Imam az-Zuhriy tersebut.

Terhadap Bantahan Kedua, bahwa ta’wil tersebut tidak tepat dan amat jauh dari sasaran.

Terhadap Bantahan Ketiga dan seterusnya, bahwa nash-nash tentang hal itu amat jelas sehingga tidak membutuhkan ta’wil-ta’wil semacam itu. wallahu a’lam.

Dalil-Dalil Pensyaratan Wali

Diantara dalilnya adalah hadits yang telah dipaparkan diatas, dan mengenainya:

  • ‘Aliy al-Madiniy berkata, “Shahîh”. Pensyarah berkata, “Ia dinilai Shahîh oleh al-Baihaqiy dan para Huffâzh .”
  • Adl-Dliyâ` berkata, “Sanad para periwayatnya semua adalah Tsiqât.”Hadits tersebut juga telah dikeluarkan oleh al-Hâkim dan bersumber dari 30 orang shahabat.
  • Imam al-Munawiy berkata, “Ia merupakan hadits Mutawatir.”
    Dalil lainnya:
    – Bagi siapa yang merenungi kondisi ‘aqad nikah dan hal-hal yang dibutuhkan padanya seperti perhatian serius, upaya mencari mashlahat dan menjauhi dampak negatif dari pergaulan suami-isteri, kondisi suami dan ada tidaknya kafâ`ah (kesetaraan), pendeknya pandangan dan dangkalnya cara berfikir wanita serta mudahnya ia tergiur oleh penampilan, demikian pula bagi siapa yang mengetahui kegigihan para walinya dan keinginan mereka untuk membahagiakannya serta pandangan kaum lelaki yang biasanya jauh ke depan….barangsiapa yang merenungi hal itu semua, maka tahulah kita akan kebutuhan terhadap apa yang disebut Wali itu.
  • Manakala kita mengetahui bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya Fâsid (rusak), lalu jika ia terjadi juga, maka ia tidak dianggap sebagai pernikahan yang sesuai dengan syari’at dan wajib difasakh (dibatalkan) melalui hakim ataupun thalaq/cerai oleh sang suami.
    Sebab, pernikahan yang diperselisihkan hukumnya perlu kepada proses Fasakh atau Thalaq, berbeda dengan pernikahan Bâthil yang tidak membutuhkan hal itu.Perbedaan Antara Pernikahan Bâthil Dan Fâsid

    – Bahwa terhadap pernikahan Bâthil, para ulama telah bersepakat hukumnya tidak shah, seperti menikah dengan isteri ke-lima bagi suami yang sudah memiliki empat orang isteri, atau menikah dengan saudara wanita kandung dari isteri (padahal saudaranya itu masih shah sebagai isteri)…Pernikahan seperti ini semua disepakati oleh para ulama kebatilannya sehingga tidak perlu proses Fasakh.
    – Sedangkan pernikahan Fâsid adalah pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai shah nya seperti pernikahan tanpa wali atau tanpa para saksi ; Ini semua harus melalui proses Fasakh (pembatalan) oleh pihak Hakim atau proses Thalaq oleh sang suami.

  • Bila seorang suami mencampuri isterinya melalui Thalaq Bâthil atau Fâsid, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar utuh (sesuai yang disebutkan dalam aqad nikah, tidak boleh kurang) sebagai konsekuensi dari telah dicampurinya tersebut (dihalalkan farjinya).
  • Bila seorang wanita tidak memiliki wali dari kaum kerabatnya, atau mantan budak wanita tidak mendapatkan mantan majikannya sebagai wali; maka yang bertindak menjadi walinya ketika itu adalah sang Imam (penguasa) atau wakilnya, sebab Sultan (penguasa) adalah bertindak sebagai wali orang yang tidak memiliki wali.
  • Perselisihan Para Ulama Mengenai Pensyaratan Keadilan Wali
    Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama:
    1. Imam asy-Syafi’iy dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya berpendapat bahwa seorang wali harus seorang yang adil secara zhahirnya, sebab hal ini merupakan Wilâyah Nazhoriyyah (perwalian yang memerlukan sudut pandang) sehingga si wanita ini tidak dizhalimi oleh wali yang fasiq.
    2. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa keadilan itu bukan merupakan syarat bagi seorang wali bahkan perwalian orang yang fasiq boleh hukumnya karena dia boleh menjadi wali bagi pernikahan dirinya sendiri sehingga perwaliannya atas orang selainnya shah hukumnya.
    Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari dua riwayat yang berasal dari Imam Ahmad. Juga merupakan pendapat pilihan pengarang kitab al-Mughniy (Ibn Qudamah), pengarang kitab asy-Syarh al-Kabîr, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Sedangkan dari ulama kontemporer, pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’diy.
    Pengarang kitab asy-Syarh al-Kabîr berkata, “Dalil yang shahih dan yang banyak diamalkan adalah bahwa ayahnya-lah yang memiliki wanita tersebut sekalipun kondisinya tidak baik selama dia bukan kafir. Saya tegaskan, berdasarkan pendapat inilah kaum Muslimin mengamalkannya.”

Rujukan
– CD al-Mawsû’ah al-Hadîtsiyyah
– Al-Bassam, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman, Tawdlîh al-Ahkâm, (Mekkah: Maktabah wa mathba’ah an-Nahdlah al-Haditsah, 1414 H), Cet. 2
– ath-Thahhân, Mahmud, Taysîr Mushtholah al-Hadîts, (Riyadl: Maktabah al-Ma’arif, 1417 H), Cet.IX

Etika Memakai Sandal dan Sepatu

Sandal

Muqaddimah

Islam adalah satu-satunya agama yang banyak sekali memperhatikan aspek akhlaq dan etika, dari hal yang sebesar-besarnya hingga sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, pantaslah pula apa yang dikatakan ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anha ketika ditanya tentang akhlaq Rasulullah bahwa akhlaq beliau adalah al-Qur’an.

Bila kita mengamati kandungan al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi, maka sangat sulit kita untuk tidak mengatakan bahwa di dalamnya selalu terkait dengan akhlaq dan etika itu.

Salah satu hal yang nampaknya sepele tetapi besar artinya yang diberikan perhatian oleh Islam adalah masalah etika memakai sandal atau sepatu.

Nah, apa urgensinya? Bagaimana etikanya?

Naskah Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ, وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ, لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radliyallâhu ‘anhu bahwasanya Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Bila salah seorang diantara kamu memakai sandal, maka hendaklah dia memulainya dengan kaki kanan dan bila dia melepasnya, maka hendaklah dia memulainya dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama dari keduanya dipakai dan yang terakhir dari keduanya yang dilepas (dicopot).” (HR.Bukhari)

Kandungan Hadits

1. Terdapat hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah di dalam kitab ash-Shahîhain bahwasanya Nabi Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam sangat suka menganan (memakai dengan memulai yang kanan), baik ketika memakai sandal atau sepatu (atau sandal dan yang semaknanya), menyisir, bersuci dan seluruh urusannya. Beliau Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam senantiasa memulai dengan kanan dan mendahulukannya terhadap sesuatu yang baik dan mengakhirkannya terhadap yang selain itu. bila memakai sandal, beliau mendahulukan kaki kanan; bila memakai pakaian, beliau mendahulukan sebelah kanan dan bila masuk masjid, beliau mendahulukan kaki kanan.
Beliau mendahulukan yang kiri untuk selain hal itu; ketika masuk WC, keluar dari Masjid, melepas kedua sandal, pakaian dan semisalnya.

2. Beliau mengkhususkan yang kanan di dalam makan, minum, berjabat tangan dan mengambil sesuatu yang baik. Dan beliau mengkhususkan yang kiri terhadap kotoran dan sesuatu yang tidak disukai. Inilah sunnah Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam yang beliau sukai dan senang melakukannya.

3. Di dalam masalah thaharah (bersuci), beliau mendahulukan untuk mencuci tangan kanan dan kaki kanan. Ketika mencukur di dalam manasik haji, beliau mendahulukan bagian sebelah kanan dari kepalanya atas bagian kirinya, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam.

4. Menurut syari’at, akal dan estetika bahwa mendahulukan yang kanan terhadap sesuatu yang baik dan mengkhususkannya serta mengkhususkan yang kiri terhadap sesuatu yang tidak disukai adalah lebih utama. Oleh karena itu, kaidah syari’at yang kemudian diambil dari sunnah beliau Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam adalah mendahulukan yang kanan terhadap setiap sesuatu yang pernah beliau lakukan dalam rangka memuliakan beliau dan yang selain itu, dianjurkan untuk memulainya dengan yang kiri.

5. Ibn al-‘Arabi (bukan Ibn ‘Arabi – tokoh Sufi yang sesat-red.,) berkata, “Memulai dengan yang kanan disyari’atkan terhadap semua amal shalih karena keutamaannya secara estetika lebih kuat dan secara syari’at lebih dianjurkan untuk mendahulukannya.”

6. al-Hulaimi berkata, “Sesungguhnya memulai dengan yang kiri ketika melepas (sandal atau sepatu-red.,) karena memakai itu adalah suatu kehormatan dan juga karena ia (dalam posisi) menjaga (melindungi). Manakala yang kanan lebih mulia dan terhormat daripada yang kiri, maka dimulailah dengannya ketika memakai dan dikemudiankan ketika melepas (mencopot) sehingga kehormatannya tetap ada dan jatahnya dari hal itu lebih banyak.”

(SUMBER: Tawdlîh al-Ahkâm Min Bulûgh al-Marâm, karya
Syaikh.’Abdullah al-Bassam, jld.VI, h.233-234)

Menggabungkan Dua Niat dalam Satu Ibadah

Ditanyakan:

هل يمكن الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة ، وهل نأخذ الأجرين ؟

Bolehkah menggabungkan niat puasa sunnat tiga hari dalam satu bulan dengan puasa hari Arafah? Apakah mendapat dua pahala sekaligus?

Jawab:

الحمد لله

تداخل العبادات قسمان

Alhamdulillah, masalah penggabungan lebih dari satu ibadah dengan satu niat terbagi menjadi dua jenis:

قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادات مقصودة بنفسها ، أو تابعة لغيرها ، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثال ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضاً ، لأن سنة الفجر مستقلة ، وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى 

كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها ، فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنه

Pertama: Ibadah yang tidak boleh digabungkan dengan ibadah lainnya dalam satu niat. Yaitu ibadah yang independen atau ibadah parsial (merupakan bagian dari ibadah lainnya). Ibadah jenis ini tidak mungkin digabungkan dengan yang lainnya, misalnya seseorang yang terluput shalat sunnat fajar hingga terbit matahari, dalam waktu bersamaan masuklah waktu shalat Duha. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh menggantikan shalat sunnat fajar dengan shalat Duha demikian sebaliknya dan tidak boleh pula menggabungkan keduanya dalam satu niat. Sebab shalat sunnat fajar bersifat independen demikian pula shalat Duha. Tidak boleh digabungkan antara keduanya.

Demikian pula bila kedua ibadah tersebut bersifat parsial atau bagian darinya, tidak boleh digabungkan dalam satu niat. Misalnya seseorang berkata: “Saya meniatkan shalat Fajar dengan shalat wajib atau dengan shalat sunnat rawatib.” Ini jelas tidak boleh! Sebab shalat sunnat rawatib adalah bagian dari shalat wajib sebelumnya, maka keduanya tidak boleh digabungkan dalam satu niat.

والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل ، والعبادة نفسها ليست مقصودة ، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثاله : رجل دخل المسجد والناس يصلون الفجر ، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين ، لماذا ؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد ، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى ، أجزأت عن تحية المسجد ، وإن نواهما جميعاً فهو أكمل ، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات

Kedua: Maksud pensyariatan ibadah itu hanyalah sekedar formalitas ritual saja dan bukanlah tujuan. Dalam kondisi ini boleh digabungkan dalam satu niat. Misalnya: seoarang lelaki yang masuk masjid sementara orang-orang tengah menunaikan shalat subuh. Sebagaimana dimaklumi bahwa apabila seseorang memasuki masjid, ia harus mengerjakan dua rakaat tahiyyatul masjid. Jika ia ikut shalat bersama imam shalat subuh ketika itu maka sudah terhitung melaksanakan dua rakaat tahiyyatul masjid. Karena maksud dari tahiyyatul masjid adalah mengerjakan dua rakaat setiap kali masuk ke dalam masjid. Demikian pula bila seseorang masuk masjid bertepatan waktu Duha, lalu ia kerjakan dua rakaat dengan niat shalat duha maka telah terhitung mengerjakan dua rakaat tahiyyatul masjid. Jika ia niatkan keduanya maka itu lebih ideal. Itulah batasan masalah penggabungan dua ibadah dalam satu niat.
ومنه الصوم ، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم ، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة ، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة ، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة ، وإن نويت الجميع كان أفضل
Termasuk di antaranya puasa hari Arafah, maksud pensyariatannya adalah agar kaum muslimin berpuasa pada hari itu, baik ia niatkan untuk puasa tiga hari setiap bulannya atau ia niatkan untuk hari Arafah. Hanya saja jika ia niatkan untuk hari Arafah maka tidak dapat menempati posisi puasa tiga hari setiap bulan. Jika ia niatkan untuk salah satu dari tiga hari puasa setiap bulan maka telah terhitung puasa hari Arafah, apabila ia niatkan keduanya lebih ideal lagi.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 51/19
Sumber : Liqa’ Babul Maftuh karangan Ibnu Utsaimin XIX/51